Hukuman mati merupakan salah satu topik yang selalu memicu perdebatan sengit di banyak negara, termasuk Jepang. Sebagai salah satu negara maju dengan sistem hukum yang sangat terstruktur, Jepang mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari hukum pidananya meskipun sejumlah negara lain telah menghapusnya. Artikel ini akan membahas perspektif Jepang mengenai hukuman mati, termasuk sejarahnya, alasan mempertahankannya, tantangan internasional yang dihadapinya, serta pandangan dari berbagai kelompok di Jepang tentang topik yang sangat kontroversial ini.
Sejarah Hukuman Mati di Jepang
Hukuman mati di Jepang memiliki sejarah yang panjang, yang telah ada sejak zaman kuno. Sistem hukum Jepang pada awalnya dipengaruhi oleh hukum Cina, yang memperkenalkan ide hukuman mati dalam bentuk yang lebih formal. Namun, sejak periode Meiji pada akhir abad ke-19, sistem hukum Jepang mulai mengadopsi lebih banyak unsur-unsur Barat, meskipun hukuman mati tetap dipertahankan sebagai bagian dari kode pidana mereka.
Hukuman mati di Jepang umumnya dijatuhkan pada mereka yang dihukum atas kejahatan-kejahatan berat seperti pembunuhan, terorisme, dan pengkhianatan. Seiring berjalannya waktu, eksekusi mati dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir, di mana pelaku kejahatan dihukum dengan cara gantung. Eksekusi ini dilaksanakan secara sangat diam-diam; terkadang bahkan keluarga terpidana mati tidak diberitahu tentang pelaksanaan eksekusi hingga setelahnya.
Sejak pengesahan Kode Pidana Jepang pada tahun 1907, hukuman mati telah dijatuhkan dengan prosedur yang sangat ketat. Eksekusi dilakukan setelah melalui proses panjang, termasuk persidangan dan banding, yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Meskipun demikian, ada kontroversi mengenai panjangnya waktu yang ditempuh antara keputusan pengadilan dan pelaksanaan hukuman mati.
Hukuman Mati dalam Konteks Hukum Jepang Modern
Dalam sistem hukum Jepang yang modern, hukuman mati dijatuhkan berdasarkan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang, yang menyatakan bahwa seseorang yang terbukti bersalah melakukan pembunuhan dapat dikenakan hukuman mati. Seiring dengan itu, pengadilan Jepang juga memiliki kecenderungan untuk menghukum mati pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan berantai atau yang menyandang status sebagai penjahat kelas berat.
Namun, meskipun ada beberapa contoh kasus di mana hukuman mati dijatuhkan secara publik, Jepang sebenarnya memiliki salah satu tingkat eksekusi mati yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang mempertahankan hukuman mati lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah eksekusi mati di Jepang berkisar antara tiga hingga lima orang setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati tetap ada, eksekusinya relatif jarang dan sangat dipertimbangkan dengan hati-hati.
baca juga : Piala Asia : Menyongsong Kejayaan Sepak Bola Asia Masa Depan
Alasan Jepang Mempertahankan Hukuman Mati
Ada sejumlah alasan mengapa Jepang memilih untuk mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukumnya meskipun banyak negara lain telah menghapusnya. Alasan utama tersebut mencakup aspek budaya, politik, dan keamanan publik.
- Aspek Budaya dan Tradisi: Di Jepang, ada pemahaman yang mendalam tentang keadilan dan tanggung jawab dalam budaya masyarakatnya. Beberapa orang di Jepang percaya bahwa hukuman mati adalah cara yang sah untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan berat, terutama pembunuhan. Nilai tradisional mengenai “keadilan” sering kali mendasari pandangan ini, dengan banyak yang melihat hukuman mati sebagai bentuk penebusan yang pantas bagi mereka yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, Jepang memiliki budaya yang sangat menghargai keteraturan dan keamanan sosial, di mana tindakan hukum yang keras dianggap perlu untuk menjaga stabilitas.
- Dukungan Masyarakat: Survei publik yang dilakukan di Jepang menunjukkan bahwa mayoritas warga negara mendukung keberadaan hukuman mati. Masyarakat Jepang umumnya merasa bahwa hukuman mati adalah suatu bentuk keadilan yang diperlukan untuk menghukum kejahatan yang sangat serius dan brutal. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2017, sekitar 80% dari responden di Jepang menyatakan dukungannya terhadap hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jepang melihatnya sebagai cara yang sah untuk menangani kejahatan besar.
- Kesejahteraan Sosial dan Keamanan: Di Jepang, ada pandangan bahwa hukuman mati berfungsi untuk mencegah kejahatan besar lainnya, terutama yang berkaitan dengan pembunuhan berantai atau terorisme. Beberapa pihak di negara ini berargumen bahwa hukuman mati berfungsi sebagai pencegah kejahatan yang cukup efektif, mengingat sifat kejahatan yang sangat brutal dan mengerikan. Pemerintah Jepang dan aparat penegak hukum juga merasa bahwa penerapan hukuman mati memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memperlihatkan bahwa hukum akan menanggapi kejahatan dengan cara yang serius.
Kritik dan Tantangan Internasional Terhadap Hukuman Mati di Jepang
Walaupun ada dukungan yang kuat dari masyarakat domestik, Jepang menghadapi kritik internasional yang keras terkait dengan penerapan hukuman mati. Banyak organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, telah menyerukan kepada Jepang untuk menghapuskan hukuman mati, dengan alasan bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada kejahatan besar, hukuman mati adalah bentuk pembalasan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Selain itu, ada kekhawatiran tentang kemungkinan kesalahan hukum yang terjadi selama proses pengadilan. Dalam beberapa kasus, orang yang dijatuhi hukuman mati baru diketahui tidak bersalah setelah bertahun-tahun lamanya, yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa individu yang tidak bersalah bisa dijatuhi hukuman mati jika tidak ada pemeriksaan yang cermat.
Badan internasional seperti PBB juga telah berulang kali menekan Jepang untuk menghapus hukuman mati, dengan menyatakan bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat yang demokratis dan modern.
Pandangan Berbeda di Dalam Negeri
Meskipun mayoritas masyarakat Jepang mendukung hukuman mati, ada sejumlah kelompok dalam negeri yang menentang penerapannya. Kelompok-kelompok ini seringkali terdiri dari aktivis hak asasi manusia, pengacara, dan sejumlah akademisi yang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati dalam jangka panjang tidak akan mengurangi kejahatan dan hanya memperburuk pelanggaran hak asasi manusia.
Beberapa penentang hukuman mati di Jepang berpendapat bahwa, meskipun ada pembunuhan dan kejahatan besar, negara seharusnya tidak mengambil hidup seseorang sebagai bentuk balasan atau hukuman. Mereka percaya bahwa Jepang seharusnya berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan individu daripada menghukum mereka dengan cara yang fatal. Selain itu, ada juga pandangan bahwa penghapusan hukuman mati akan meningkatkan citra Jepang di mata dunia internasional dan dapat berkontribusi pada penguatan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia.
